Banjarmasin adalah kota terbesar di Kalimantan Selatan yang berdiri di atas delta pertemuan Sungai Barito dan Sungai Martapura. Dijuluki "Kota Seribu Sungai," kota ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan (1945–1957) dan kemudian ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (1956–2022), sebelum status ibu kota provinsi resmi dipindahkan ke Banjarbaru pada 15 Februari 2022. Namun jauh sebelum menjadi kota administratif modern, wilayah ini telah tumbuh sebagai bandar dagang penting sejak masa kerajaan Hindu-Buddha, lalu menjadi pusat Kesultanan Banjar, medan salah satu perang kolonial terlama di Nusantara, hingga akhirnya menjadi kota metropolitan yang kita kenal sekarang.

Jejak Awal: Sebelum Berdirinya Kesultanan Banjar

Sebelum abad ke-16, kawasan Kalimantan Selatan telah dihuni dan diperintah oleh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Menurut mitologi masyarakat Maanyan, kerajaan tertua di wilayah ini disebut Nan Sarunai, yang diperkirakan meliputi wilayah dari Tabalong hingga Pasir. Peninggalan arkeologis seperti Candi Agung di Amuntai dan Candi Laras diyakini berasal dari masa ini. Setelahnya berdiri rangkaian kraton yang saling menggantikan: Kerajaan Kuripan, Negara Dipa, dan Negara Daha—kerajaan yang didirikan oleh kalangan bangsawan keturunan Majapahit dan menjadi cikal bakal langsung Kesultanan Banjar.

Nama "Banjarmasin" sendiri sudah muncul dalam catatan-catatan asing jauh sebelum kesultanan berdiri. Catatan tertua yang mungkin menyebutnya berasal dari kisah perjalanan biarawan Fransiskan asal Italia, Odorico da Pordenone, yang mengunjungi kawasan ini pada awal abad ke-14 dan menuliskan pengalamannya singgah di sebuah negeri bernama "Thalamasin." Sumber lain yang lebih awal datang dari buku Tiongkok abad ke-14, Daoyi Zhilüe karya Wang Dayuan (selesai ditulis 1349), yang memuat penggambaran suatu negeri bernama "Pa-nan-pa-hsi"—yang oleh sinolog Amerika William Woodville Rockhill diidentifikasi sebagai Banjarmasin.

Berdirinya Kesultanan Banjar (1526)

Sejarah Kota Banjarmasin secara resmi dimulai dari kisah Raden Samudera (Pangeran Samudera), cucu Maharaja Sukarama, penguasa Negara Daha. Sukarama berwasiat agar Raden Samudera-lah yang menggantikannya, bukan putra-putranya sendiri seperti Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Wasiat ini memicu perebutan kekuasaan sepeninggal Sukarama; Raden Samudera pun melarikan diri ke hilir Sungai Barito dan menyamar sebagai nelayan di kawasan Muara Bahan, Balandean, dan Kuin.

Di sanalah ia bertemu Patih Masih, pemimpin masyarakat Melayu setempat, yang kemudian mengangkatnya sebagai raja di perkampungan Bandarmasih. Ketika Pangeran Tumenggung—yang telah merebut takhta Negara Daha—menyerang Bandarmasih, Raden Samudera meminta bantuan Kesultanan Demak di Jawa. Demak bersedia membantu dengan satu syarat: raja dan rakyat Banjar harus memeluk Islam. Setelah kemenangan atas pasukan Tumenggung, Raden Samudera menepati janjinya. Pada 24 September 1526, ia resmi memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah, sultan pertama Kesultanan Banjar. Tanggal inilah yang hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin.

Masa Kejayaan Kesultanan Banjar (Abad ke-17)

Sepeninggal Sultan Suriansyah, Kesultanan Banjar berkembang pesat di bawah penerus-penerusnya seperti Sultan Rahmatullah dan Sultan Hidayatullah. Kesultanan ini pada mulanya masih mengirim upeti kepada Demak, namun sejak masa Kesultanan Pajang, hubungan tersebut terputus dan Banjar tumbuh sebagai kerajaan yang berdaulat penuh.

Memasuki dekade pertama abad ke-17, lada menjadi komoditas dagang andalan yang membawa Kesultanan Banjar ke puncak kejayaannya. Wilayah pengaruhnya—yang disebut mandala kesultanan—terbentang luas meliputi hampir seluruh Kalimantan bagian selatan dan tengah, dengan negeri-negeri seperti Sambas, Sukadana, Kotawaringin, Pasir, Kutai, hingga Berau mengirimkan upeti kepadanya. Banjarmasin sempat pula digambarkan dalam lukisan monumental era Dinasti Qing, Ten Thousand Nations Coming to Pay Tribute, sebagai salah satu dari hanya dua negeri di wilayah Indonesia masa kini yang tergambar di sana.

Kesultanan Banjar juga harus berhadapan dengan ambisi kekuasaan luar, mulai dari upaya penaklukan oleh Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung pada 1610-an–1630-an, hingga kehadiran pedagang-pedagang Eropa. Kontak pertama dengan Belanda terjadi sejak 1596, dan pada 1607 terjadi insiden penyerangan kapal Belanda oleh Sultan Banjar. Setelah beberapa dekade hubungan dagang yang pasang surut—termasuk monopoli VOC atas perdagangan lada yang kemudian berujung pengusiran VOC dari Banjarmasin pada 1638—kesultanan juga sempat menjalin perjanjian dagang dengan Inggris (1698–1707).

Meluasnya Pengaruh Belanda

Memasuki abad ke-18 dan ke-19, campur tangan Belanda dalam urusan internal Kesultanan Banjar semakin dalam. Setelah membantu meredam pemberontakan Pangeran Amir pada 1787, Belanda memperoleh berbagai konsesi wilayah melalui perjanjian yang ditandatangani tahun itu. Status Banjarmasin sempat diperebutkan antara Inggris dan Belanda pascaPerang Napoleon, sebelum akhirnya dipastikan berada di bawah pengaruh Belanda melalui kesepakatan tahun 1817.

Puncaknya adalah Perjanjian 1826 antara Sultan Adam al-Watsiq Billah dan Pemerintah Hindia Belanda, yang ditandatangani di loji Belanda Banjarmasin pada 4 Mei 1826. Perjanjian yang terdiri atas 28 pasal ini menjadikan Kesultanan Banjar sebagai negeri pinjaman (leenstaat)—kedaulatan ke luar negeri hilang sepenuhnya, sementara Belanda kini berhak turut campur dalam pengangkatan Putra Mahkota dan Mangkubumi. Ketentuan inilah yang kelak menjadi salah satu pemicu utama pecahnya Perang Banjar.

Perang Banjar (1859–1905/1906)

Krisis suksesi memuncak setelah Sultan Muda Abdurrahman wafat pada 1852. Dua kandidat utama bersaing memperebutkan takhta: Pangeran Hidayatullah—yang secara sah ditunjuk dalam wasiat Sultan Adam—dan Pangeran Tamjidillah. Ketika Sultan Adam wafat pada 1857, Belanda justru mengangkat Tamjidillah sebagai sultan dan hanya menempatkan Hidayatullah sebagai mangkubumi, sebuah keputusan yang ditolak keras oleh para bangsawan, ulama, dan rakyat Banjar.

Ketidakpuasan itu memicu serangkaian pemberontakan rakyat di berbagai pelosok: di Banua Lima dipimpin Tumenggung Jalil, di Muning oleh Panembahan Aling dan putranya Sultan Kuning, di Tanah Laut dan Hulu Sungai oleh Demang Lehman, serta di Kapuas-Kahayan oleh Tumenggung Surapati. Gerakan-gerakan yang semula berjalan sendiri-sendiri ini akhirnya dipersatukan oleh Pangeran Antasari, kerabat kesultanan yang selama ini hidup jauh dari lingkungan istana.

Perang Banjar meletus pada 28 April 1859, ditandai serangan pasukan Antasari terhadap tambang batu bara dan benteng Belanda di Pengaron. Di bawah tekanan perang, Belanda memaksa Tamjidillah turun takhta dan mengasingkannya ke Bogor pada Juni 1859, lalu secara resmi menghapuskan Kesultanan Banjar melalui proklamasi 11 Juni 1860. Meski demikian, perlawanan rakyat terus berkobar dengan taktik gerilya. Pada Maret 1862, para pemimpin rakyat menobatkan Pangeran Antasari sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Semboyannya yang terkenal, "Haram Manyarah, Waja Sampai Kaputing" (pantang menyerah, teguh sampai akhir), menjadi warisan semangat juang yang terus dikenang.

Pangeran Antasari wafat karena sakit pada 11 Oktober 1862 di Bayan Begok, Hulu Sungai Teweh, tanpa pernah tertangkap atau menyerah kepada Belanda. Perjuangan dilanjutkan oleh putra-putranya dan para pengikutnya—termasuk Sultan Muhammad Seman dan Panembahan Muhammad Said—melalui pemerintahan darurat yang disebut Pagustian, hingga akhirnya berakhir dengan tertangkapnya Ratu Zaleha pada 1906. Perang Banjar tercatat sebagai salah satu perlawanan bersenjata terlama dalam sejarah kolonial Hindia Belanda, berlangsung hampir setengah abad.

Banjarmasin sebagai Kota Dagang Kolonial

Setelah kesultanan dihapuskan, Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo. Pulau Tatas, tempat Belanda mendirikan benteng sejak awal abad ke-18, berkembang menjadi kawasan permukiman Eropa yang dijuluki "kotta blanda," berhadapan dengan istana pribadi Sultan di seberang Sungai Martapura.

Memasuki akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, orientasi ekonomi kota berangsur bergeser dari budaya sungai ke daratan, seiring migrasi besar-besaran—baik imigrasi pedagang asing, transmigrasi petani Jawa dan Madura, maupun urbanisasi penduduk Hulu Sungai. Perusahaan dagang Eropa bermunculan, perkebunan komersial berkembang, dan Banjarmasin makin ramai sebagai kota pelabuhan. Periode ini juga menjadi masa tumbuhnya pers dan pergerakan berbahasa Melayu (seperti Soeara Borneo dan Pewarta Borneo) serta organisasi-organisasi pergerakan sosial dan nasional, sejalan dengan menguatnya kesadaran kebangsaan di seluruh Hindia Belanda. Pada 1938, status kota ini ditingkatkan menjadi Stads Gemeente Banjarmasin sebagai ibu kota Gouvernement Borneo.

Pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan

Invasi Jepang pada Februari 1942 mengakhiri kekuasaan Hindia Belanda di Banjarmasin. Kota ini sempat diperintah Angkatan Darat Jepang sebelum kendali beralih ke Angkatan Laut Jepang, yang menurut catatan penduduk setempat memerintah dengan lebih keras—mendorong banyak warga mengungsi ke Jawa. Setelah Jepang menyerah, kota dibebaskan oleh pasukan Australia pada September 1945.

Kembalinya pemerintahan Belanda pascakemerdekaan ditentang rakyat, memicu Revolusi Fisik Kalimantan, perang gerilya empat tahun antara pejuang nasionalis dan tentara Hindia Belanda. Salah satu momentum pentingnya adalah proklamasi yang ditandatangani Gubernur ALRI Divisi IV, Hasan Basry, di Kandangan pada 17 Mei 1949, yang menyatakan berdirinya pemerintahan rakyat Indonesia di seluruh Kalimantan Selatan. Perjuangan ini berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia atas Kalimantan pada 1949.

Banjarmasin sempat pula ditetapkan sebagai ibu kota negara bagian federal Kalimantan Tenggara/Dayak Besar sebelum akhirnya melebur ke dalam Provinsi Kalimantan yang bersatu, dengan Banjarmasin sebagai ibu kotanya (1945–1957) di bawah Gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor. Ketika Kalimantan dimekarkan, Banjarmasin melanjutkan perannya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sejak 1956.

Banjarmasin Modern: Menuju Kota Seribu Sungai

Status kota (kotapraja) Banjarmasin diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Sepanjang paruh kedua abad ke-20, kota ini tumbuh sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan Kalimantan Selatan, meski persoalan banjir pasang-surut sungai mendorong wacana pemindahan ibu kota provinsi sejak era Gubernur dr. Moerdjani pada 1950-an.

Perjalanan kota ini juga diwarnai babak kelam, seperti kerusuhan Jumat Kelabu pada 23 Mei 1997—kerusuhan bernuansa SARA yang dipicu gesekan kampanye pemilu dan menelan banyak korban jiwa. Setelah melalui proses panjang, status ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya dipindahkan secara resmi ke Banjarbaru pada 15 Februari 2022, meskipun sebagian fungsi legislatif provinsi masih berada di Banjarmasin.

Kini Banjarmasin dikenal luas dengan julukan Kota Seribu Sungai, dengan pasar terapung Kuin dan Lok Baintan sebagai ikon budaya "sungai" yang mewarisi cara hidup leluhurnya. Identitas budaya Banjar sendiri merupakan perpaduan pengaruh Dayak, Melayu, Jawa, Arab, bahkan Persia, yang terus dirawat melalui berbagai tradisi, termasuk peringatan Haul Guru Sekumpul yang dihadiri jutaan jamaah setiap tahunnya.

Dari sebuah perkampungan kecil bernama Bandarmasih di tepi Sungai Kuin, Banjarmasin telah menempuh perjalanan hampir lima abad: menjadi pusat kesultanan Islam terbesar di Kalimantan, medan salah satu perlawanan terlama melawan kolonialisme di Nusantara, kota dagang kolonial yang sibuk, hingga akhirnya menjadi metropolitan modern dengan identitas "Kota Seribu Sungai" yang khas. Semangat "Kayuh Baimbai" (mendayung bersama-sama)—kini menjadi motto kota—mencerminkan bagaimana warganya terus bergerak maju bersama, sebagaimana leluhur mereka mengarungi sungai-sungai yang membentuk kota ini.

Daftar Pustaka 

1. Sahriansyah. (2015). Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. Dapat diakses gratis (open access, format PDF) melalui Institutional Repository UIN Antasari Banjarmasin: https://idr.uin-antasari.ac.id/5256/1/Sejarah%20Kesultanan%20dan%20Budaya%20Banjar.pdf

2. Sjamsuddin, Helius. (2001). Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859–1906. Jakarta: Balai Pustaka. Pratinjau isi buku dapat diakses melalui Google Books: https://books.google.co.id/books?hl=id&id=GhpxAAAAMAAJ

3. Ras, J.J. (1968). Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography. The Hague: Martinus Nijhoff (Bibliotheca Indonesica 1). Edisi kritis naskah Hikayat Banjar; pembahasan dan ringkasannya banyak dikutip pada artikel-artikel akademik akses terbuka, misalnya jurnal Naditira Widya (Balai Arkeologi Kalimantan Selatan): https://naditirawidya.kemdikbud.go.id/index.php/nw/article/view/108

4. Saleh, M. Idwar. (1965). Banjarmasih: Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Sekitarnya sampai dengan Tahun 1950. Banjarmasin. Referensi utama sejarah lokal kota; koleksi dapat ditelusuri melalui katalog Perpustakaan Nasional RI: https://opac.perpusnas.go.id

5. Daud, Alfani. (1997). Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Katalog dan sebagian isi dapat ditelusuri melalui Perpustakaan Nasional RI dan repositori kampus di Kalimantan Selatan.

6. Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2004 (edisi terjemahan Indonesia). Jakarta: Serambi. Pratinjau dapat diakses melalui Google Books; edisi bahasa Inggrisnya, A History of Modern Indonesia since c.1200, juga banyak tersedia di repositori digital kampus.

7. Knapen, Han. (2001). Forests of Fortune? The Environmental History of Southeast Borneo, 1600–1880. Leiden: KITLV Press (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, jilid 189). Tersedia open access melalui platform OAPEN: https://www.oapen.org

8. Elson, Robert Edward. (2009). The Idea of Indonesia (edisi bahasa Indonesia). Jakarta: Penerbit Serambi. Pratinjau dapat diakses melalui Google Books.